Politik Ala Media Sosial

pemilu-2019-pengguna-media-sosial-jadi-kantong-suara-partai-politik

Hari ini, demokrasi semakin lebih terasa sejak melejitnya media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Internet telah berhasil menyambungkan hubungan tanpa takut batas dan jarak. Demokrasi pun menjadi lebih liar, semua bebas berkomunikasi, beropini dan menyebarkan informasi apa saja. Kenyataanya lagi, kesaktian undang-undang UU ITE pun tidak berhasil membendung lajunya arus kebebasan yang didapat melalui media sosial. Hal tersebut pun dimanfaatkan oleh politikus untuk bertransaksi, melakukan marketing politik kepada penduduk dunia maya, yang sekarang hampir mencapai jumlah penduduk di dunia nyata.

Warung kopi saja pun kalah, sebab media sosial bisa digunakan kapan dan bagaimana saja tanpa harus mengenal waktu. Orang bisa saling berkomentar terhadapa satu topik selama 24 jam, sambil melakukan bermacam kegiatan, tidak hanya ngopi, bisa juga sembari makan, minum atau bahkan saat menyetir. Kebebasan yang ditawarkan media sosial mampu menyulap manusia menjadi partispatif

Media sosial memberikan banyak kontribusi terhadap perpolitikan di Indonesia, politikus tidak perlu lagi membangun mewah panggung kampanye untuk bisa menjelaskan visi dan misi mereka kepada masyarakat. Ongkos kampanye pun akan sedikit lebih murah, karena tidak perlu mencetak banyak-banyak brosur, baliho dan kaos. Masyarakat akan mengenalnya , jika politikus berkenan memperkenalkan diri lewat media sosial, facebook, Twitter, You tube dan lainnya.

Cyber politik hari ini menjadi reformasi sistem politik di dunia, buktinya saja Barack Obama, politikus yang berhasil dalam pemilihan presiden. Dia dan koleganya menggunakan media sosial untuk melakukan markeing politik, selain lebih efesien, targetnya lebih jelas. Sebab masyarakat di Negara adi kuasa tersebut pasti lebih banyak berselancar di dunia maya. Terbukti, ketika kampanye, Barack Obama lebih viral dikenal di tengah masyarakat Amerika, bahkan dunia

Tidak ada bedanya dengan pengusaha, politikus yang ingin mendapatkan suara rakyat harus cerdas memanfaatkan peluang, maka tidak heran, belakangan ini calon kepala daerah pun mencantumkan alamat media sosialnya, masyarakat bisa dengan bebas mengetahui track record sang calon, bertukar pendapat atau mengumpat. Tapi tidak ada yang menjamin, kebenaran informasinya.

Taring media sosial semakin panjang, sejak kemaren pemilihan presiden melahirkan dua pasangan calon yang membentuk dua kubu di masyarakat. Sistem unfollow dan unfriend di media sosial pun menjadi pedang, bagi kubu yang berbeda pendapat. Kalau kira-kira kawan di media sosial beda pendapat dan tidak satu pilihan, maka cukup klik menu unfriend saja, pertemanan pun akan terhapus.

Dampak aduh argumen yang mendukung masing-masing jagoanya untuk menang menjadi presiden akhirnya berdampak sampai ke dunia maya. Kala itu, media sosial dipenuhi dengan nama Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta, perang dingin di media sosial pun mulai terjadi. Masyarakat terpecah menjadi dua golongan, segala macam informasi pun beredar, masing-masing saling menjatuhkan, pendukung fanatik pun tidak tinggal diam. Mereka sibuk mencari berbagai macam celah untuk saling mencoreng citra kedua calon. Dan yang bingung masyarakat awam, yang hanya pasif, baik di dunia nyata dan maya.

Dengan maraknya cyber politik, permasalahan yang terjadi bukan lagi soal kampanye di lapangan luas dan melibatkan orang banyak, sehingga setiap ucapan , tindakan bisa terlihat dengan jelas, pengawasan pun lebih mudah dilakukan. Di media sosial, permasalahan politik menjadi lebih komplit, pengawasan sangat sulit dilakukan

Marketing politik di media sosial pangsa pasarnya lebih jelas, targetnya adalah kaula muda, yang jumlahnya lebih banyak menggunakan jasa media sosial. Informasi pun lebih cepat menyebar, keadaan psikologis yang labil mendorong untuk menentukan kebenaran dari kuantitas bukan kualitas

Sangat sulit sekali membedakan mana yang benar dan salah di media sosial. Arus informasi terus membanjiri kehidupan di media sosial, hingga akhirny bisa banyak menelan korban. Politik ala media sosial bukan hal baru, dan pasti akan tetap ada sepanjang kemajuan teknologi semakin pesat. Kampanye ala warung kopi hanya melibatkan beberapa orang saja, tetapi kampanye ala media sosial, bisa menyebar kemana-mana dengan satu kali klik

Tantangan politik ala media sosial semakin berat, segala macam kepentingan ada disana. Semua orang bebas berkata apa saja, tanpa kita tahu identitas dan alamat rumahnya. Belakangan pemerintah mulai mengagas politik internet, untuk mengawasi kegiatan di media sosial. pasalnya sudah tak terhitung kasus kejahatan yang bermula dari dunia maya

Yang paling rentan terjadi pada era politik ala media sosial adalah persaingan yang tidak sehat. Baik calon pemimpin dan pendukungnya tidak siap berdemokrasi. Pemilihan umum sebagai wujud demokrasi kehilangan citranya, ambisius untuk mendapatkan kekuasaan membuat beberapa oknum politikus dan koleganya tidak siap untuk kalah.

Di Amerika cyber politik berhasil mengumpulkan simpatisan masyarakatnya tanpa harus merusak nilai demokrasi yang ada. Dalam pemilihan kepala daerah Jakarta misalnya, salah satu calon terjerat kasus pencemaran agama, karena hebatnya pengaruh media sosial, video kampanye yang diduga terkandung penistaan agama tersebut menyebar luas. Jutaan rakyat Indonesia akhirnya terluka.

Pak Ahok, yang tadinya begitu tenar sebagai sosok pemimpin tegas dan banyak membawa perubahan bagi masyarakat Jakarta, menurut Lembaga Survey Indonesia, sejak kasus penistaan agama menjadi pudar citranya. Banyak rakyat yang kemudian berubah membenci, kegaduhan di media sosial pun mulai merembak ke segala kalangan. Begitulah kerja media sosial, sadis memang

Bukan lagi mulutmu harimaumu, tetapi tulisanmu adalah juga harimaumu. Kalau tidak bijak dalam menulis di media sosial, maka bisa jadi yang ditimbulkan adalah perpecahan. Kekuatan politik Pak Ahok pun mulai lemah, informasi-informasi tentangnya pun membentuk opini publik, dan semoga tidak mengintervensi proses pengadilan yang sedang berlangsung. Kita bukan sang hakim, maka biar Hakim sebenarnya yang mengadili.

Politik ala media sosial membutuhkan banyak pengawasan dari semua kalangan, masyarakat sebagai pengguna tidak boleh terikut arus informasi, harus ada penyaringan atau lebih tepatnya verifikasi. Kepada aktor-aktor politik, sah saja melakukan marketing politik di media sosial, asal jangan melukai nilai demokrasi dan pancasila.

Boleh saja meraih sebanyak-banyak suara dari rakyat lewat kampanye di media sosial, tapi ingat jangan sampai ada ujaran kebencian. Bahasa tulisan dengan bahasa lisan itu jauh berbeda, orang bisa salah memahami redaksi bahasa yang ditulis orang lain dimedia sosial, susah membedakan tulisan tersebut bernada marah atau nasehat.

Politik ala warung kopi telah dikonvers menjadi politik ala media sosial, orang-orang lebih aktif berbicara politik di media sosial kapan dan dimana saja. Lawan diskusinya pun bisa siapa saja, bebas memilih. Segala informasi bisa di dapat di media sosial, semua orang bisa bicara politik dan bebas mau memilih calon pemimpin mana.

 

 

 

 

 

 

alfata21

About

View all posts by